Lampung-Kota Metro(dewantaranews.net )||Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas saran, kritik, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Metro dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Metro, Senin (13/07/2026).
Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan fraksi merupakan wujud kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi-fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi, di antaranya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kinerja perangkat daerah.
Menjawab sorotan fraksi terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo yang telah dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bambang menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan isu penting yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta citra penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pemerintah Kota Metro berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya. Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan TPAS, memperbaiki sistem pengelolaan air lindi, menata sel sampah, serta menerapkan sistem pengelolaan menuju sanitary landfill maupun controlled landfill secara bertahap dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan perbaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup secara berkala.
Di sisi lain, pembenahan pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengurangan sampah di sumber melalui edukasi masyarakat dan penguatan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan bank sampah, optimalisasi TPS3R dan fasilitas pusat daur ulang, peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan, serta pengolahan sampah, hingga penguatan regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro juga akan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, serta instansi terkait guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah akan mengupayakan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah untuk mendukung penyelesaian kewajiban tindak lanjut sanksi sekaligus pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat berjalan secara terpadu dan terkoordinasi, Wali Kota Metro juga membentuk Satuan Tugas Penanganan Darurat Pengelolaan Sampah lintas sektor melalui Keputusan Wali Kota Metro Nomor 600.4.15-368 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Darurat Pengelolaan Sampah yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah.
Langkah ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro tidak menunda-nunda tanggung jawabnya, melainkan segera menggerakkan sumber daya daerah demi memastikan proses transformasi TPAS Karangrejo berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menghadirkan solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah kota.
Pemerintah Kota Metro juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak dengan menggerakkan kembali pelayanan sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis melalui skrining kesehatan terlebih dahulu sebelum peserta memperoleh pelayanan dan perawatan menggunakan skema Universal Health Coverage(red)
.jpeg)
